Journalists in regions more vulnerable to climate change, particularly in Asia and Africa, were found to face more physical risks than their colleagues in Europe and the Americas, based on new research backed by the Reuters Institute for the Study of Journalism.

More journalists covering the climate crisis and environment issues in Asia feel physically threatened as a result of their work, compared to those in Europe and the Americas, based on new research supported by Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ), a United Kingdom-based academic institute that is a part of Oxford University. 

The global survey of 268 journalists from 89 countries across five continents found that almost 34 per cent of environmental reporters in Asia confront physical dangers in their coverage.

Those from Africa also feel the most threatened at nearly 38 per cent, but colleagues from the Americas and Europe face the least possibility of bodily risks at 29 per cent and 13 per cent respectively.

Asian journalists report more symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD) and are less likely to receive psychological help for this compared to their colleagues elsewhere, said the report, published by the Journal of the Royal Society of Medicine Open.

Most also said that they have been personally affected by climate change, with 13 per cent of them having been evacuated during natural disasters. 

Climate change made Asia the world’s most disaster-hit region in previous years, with Southeast and South Asia leading in floods and storms. The Philippines ranked first in the 2025 World Risk Index, followed by India and Indonesia, reflecting high exposure from monsoons and their locaton in the Ring of Fire, which forms a string of underwater volcanoes and earthquake sites around the edges of the Pacific Ocean. 

“Journalists in Asia are paying a high emotional price for their work covering climate change. Unfortunately, they are not receiving sufficient psychological support, and where necessary, therapy for this,” said Dr Anthony Feinstein, professor of Psychiatry at the University of Toronto who led the study.

Asia ranks poorly overall in the 2025 World Press Freedom Index, with most of its 32 countries and territories clustered in the “difficult” or “very serious” categories, reflecting economic pressures, political repression, and physical threats to journalists.

In Southeast Asia, Timor-Leste leads the region in press freedom at 39th place followed by Thailand at 85th place globally, then Malaysia (88th) and Brunei (97th). The Philippines, one of the world’s most dangerous country for journalists, ranked 116th, an improvement from the prior year, followed by Singapore (123rd) and Indonesia (127th). Lower ranks include Laos, Cambodia (161st), Myanmar (169th), and Vietnam (173rd).

Over the past 15 years, at least 34 journalists investigating illegal logging and palm oil expansion in the region, and in some cases chronicling the role of local authorities, have been threatened and assaulted, according to a UNESCO study in 2024. Furthermore, seven journalists were killed for their work reporting on these issues.

 “These results indicate that the burden on journalists of climate change reporting, just like the burden of climate change in general, is differentially distributed,” said the RISJ report. “News organisations need to be aware of this. Given that the challenges posed by climate change will be with us for a long time, addressing these deficits in care should not be delayed any further.”

Artikel ini disadur dari https://www.eco-business.com/news/asias-climate-journalists-among-those-most-physically-threatened-for-their-work/

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNNIndonesia.com
Jakarta, CNN Indonesia —

Tahun 2025 terasa jauh lebih panjang karena rentetan bencana yang sampai hari ini masih berlanjut seperti tak ada habisnya. Pasti ada sedikitnya puluhan ribu hasil liputan media untuk kasus bencana di Sumatra dan berbagai daerah lainnya dalam berbagai platform hanya dalam sebulan terakhir di Indonesia.

Tren liputan bencana iklim sudah berlangsung setidaknya lima tahun terakhir, setelah berbagai bencana silih berganti datang dalam skala korban jiwa dan harta yang besar. Tapi meski bencana terus terjadi dan liputan selalu dibuat, ini seolah cuma jadi siklus berulang tanpa perubahan kebijakan signifikan.

Di sini kelelahan bermula.

Di kalangan jurnalis iklim, ada istilah yang makin sering dipakai: climate burnout. Bukan lelah karena kondisi fisik biasa, ini rasa letih yang lahir dari ketimpangan brutal antara kerja untuk liputan iklim dan kebijakan di lapangan yang nyaris tak bergerak. Bertahun-tahun meliput krisis iklim, mengurai kaitannya dengan sains, menyuarakan hak korban, tapi emisi naik terus, hutan dibabat terus dan kompromi politik jalan terus mengalahkan logika bencana.

Kredo jurnalisme yang diajarkan di banyak fakultas jurnalistik di seluruh dunia adalah keterbukaan melahirkan akuntabilitas, dan akuntabilitas mendorong perubahan.

Democracy dies in darkness, kata motto Washington Post. Dengan viral dan berita yang jadi headline, kekuasaan akan dipaksa bergerak dan berubah. Pada isu iklim, logika ini macet.

Data ilmiah soal dampak perubahan iklim sudah tidak terbantahkan lagi. Data itu dibahas tiap tahun dalam konferensi iklim terbesar di dunia. Dampaknya sudah persis dirasakan langsung depan mata. Dari Depok sampai Demak, Aceh sampai Ambon, tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi dari jangkauan krisis iklim di Indonesia. Jutaan korbannya punya wajah dan nama. Tetapi kebijakan tidak berjalan menyesuaikan dengan situasi fatal ini, sering kali terlambat atau malah berlawanan arahnya.

Banyak jurnalis iklim, termasuk saya, diam-diam bertanya: apakah jurnalisme iklim sudah kehilangan pengaruh? Apakah kesaktian jurnalisme sudah selesai? Apakah jurnalisme iklim sudah tidak dibutuhkan lagi?

Ironisnya, liputan iklim di Indonesia saat ini mencapai puncaknya – jumlahnya terus bertambah. Banyak redaksi memilih memperluas desk lingkungannya dengan desk iklim, menambahkan kanal khusus green, dengan grafis-grafis canggih yang jaman dulu susah didapat. Di sisi sains, makin banyak ilmuwan yang mampu (dan bersedia dikutip) menjelaskan berbagai isu mulai dari cuaca ekstrem, gelombang panas, sampai siklon pada fenomena krisis iklim.

Tetapi pengaruh kerja jurnalisme iklim, artinya kemampuan liputan untuk benar-benar mengubah kebijakan, makin jarang terasa. Suara media boleh jadi makin keras, tapi pembuat kebijakan seperti makin kedap.
Lihat Juga :

Aktivis Greenpeace Dapat Kiriman Bangkai Ayam: ‘Jagalah Ucapanmu’

Alasan lain munculnya burnout adalah repetisi; mengulang terus-menerus kegiatan yang sama tapi tanpa hasil yang jelas. Misalnya meliput COP yang sama dari tahun ke tahun, melaporkan ‘komitmen’ yang sama baik dari dunia internasional maupun delegasi Indonesia, diikuti dengan liputan khusus tentang target-target komitmen yang banyak meleset.

Repetisi lainnya: bencana berulang kali disebut dengan atribusi “terburuk dalam 10 tahun terakhir,” tapi tahun berikutnya kejadian lagi, banjir lagi, gitu aja terus. Sampai bingung memilih padanan kata untuk menjelaskan bahwa bencana kali ini sungguh gawat. Pengulangan frasa seperti “terburuk dalam sekian tahun”, “kejadian pertama kali,” terus-menerus juga membuat pembaca apatis, jurnalisnya apalagi.

Ada satu isu lain yang lebih mengancam: liputan iklim bisa bersinggungan dengan kepentingan besar seperti konsesi hutan, tambang, pelaku energi fosil, dan proyek infrastruktur besar. Jurnalis yang menyelidiki deforestasi, pembakaran lahan, atau konflik agraria berisiko menghadapi intimidasi, pelaporan polisi, hingga ancaman fisik. Ini tidak spesifik dalam isu iklim memang dan sudah banyak terjadi dalam liputan lingkungan. Dalam industri media yang makin menciut akibat ketidakpastian model bisnis, berita-berita iklim yang bersinggungan dengan kepentingan besar juga berisiko gagal tayang.


Belum lagi serangan digital, disinformasi dan perundungan yang sangat lazim di arena medsos Indonesia. Intinya, melaporkan krisis iklim bisa berisiko. Risiko ini memperdalam burnout. Bukan cuma liputan gagal menggerakkan kebijakan, tetapi kerja jurnalisme iklim juga bisa mengundang ancaman keselamatan.

Ancaman berikutnya: normalisasi. Ini yang paling berbahaya. Isu iklim kini ada di mana-mana; every story is a climate story – kata Wolfgang Blau pendiri Oxford Climate Journalism Network. Semua liputan politik, bisnis, gaya hidup, olahraga, bahkan kuliner bisa punya aspek iklim. Ini membuktikan besarnya pengaruh isu iklim sekaligus menunjukkan kelemahan utamanya: karena iklim ada di semua lini, isunya jadi abstrak. Urgensi terkait krisis iklim menyebar, tapi penanggung jawabnya tidak jelas. Di pelaku bisnis, penanam modal, BUMN, pemerintah, warga – atau di mana?

Di Redaksi, isu iklim juga merepotkan. Kebanyakan menyajikan berita bencana akan membuat audiens capek. Terlalu lunak memberitakan iklim, krisisnya jadi dianggap remeh. Bukannya menggerakkan keyakinan publik untuk menuntut perubahan kebijakan, malah menambah rasa putus asa.

Apakah ini berarti jurnalisme iklim sudah gagal dan layak disudahi?

Belum tentu. Isu iklim terlalu besar untuk dipecahkan oleh jurnalisme saja. Media bisa membuka fakta dan mengungkap kepentingan tapi tetap tidak bisa menggantikan keberanian dan kemampuan politik untuk mengubah sistem.

Sampai ini terjadi semoga jurnalis lingkungan dan iklim, mereka yang terus menulis tentang perlunya mengubah kebijakan supaya bencana menjauh dan warga selamat tetap sehat dan terus memilih bekerja. Redaksi harus menjaga para jurnalisnya karena liputan iklim bukan cuma soal kerja intelektual, tetapi juga meninggalkan beban emosional. Burnout bukan kelemahan individual tetapi lebih sebagai risiko profesi ketika menyaksikan bencana yang pasti terjadi tapi tak dihindari dengan kebijakan berarti.

Artikel ini disadur dari CNN Indonesia “Jurnalisme Iklim dan Climate Burnout Isu Bencana Alam” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260115143721-642-1317408/jurnalisme-iklim-dan-climate-burnout-isu-bencana-alam.

Jakarta, CNN Indonesia —

Sebuah studi memperkirakan produksi padi di negara produsen utama di Asia Tenggara akan turun hingga 10 persen pada 2028, jika negara di kawasan ini tidak melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim dengan serius pada sektor pertanian.

Peneliti Skolkovo Institute of Science and Technology di Moskow membandingkan laju produksi padi negara-negara Asia Tenggara dan kondisi perubahan iklim yang terjadi sejak 1966-2021. Penelitian ini dipublikasikan di laman ilmiah Nature, Juli 2024.

Jika dibandingkan dengan krisis iklim 2021, penelitian ini memperkirakan produksi padi dapat terus menurun rata-rata 10 persen di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. Sementara secara individual Vietnam diprediksi mengalami penurunan paling parah sebesar 19 persen, Thailand 7 persen dan Filipina 5 persen.

Dalam lingkungan pertanian, variabel iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman pangan. Dampak ini dapat langsung terlihat, seperti saat hujan es atau banjir merusak tanaman pangan. Panen juga bisa tertunda akibat lahan kehilangan nutrisi penting karena perubahan curah hujan atau kekeringan yang berkepanjangan.

“Dengan skenario negatif di mana tidak dilakukan langkah memanfaatkan lahan yang berpotensi subur (dari semua lahan pertanian yang tersedia) maka Vietnam, Filipina, Laos dan Indonesia diperkirakan akan kehilangan sejumlah besar lahan pertanian subur akibat perubahan iklim. Sementara Thailand, Myanmar dan Kamboja diperkirakan akan mengalami kerugian pertanian padi level sedang,” demikian kesimpulan studi ini.

Saran untuk memanfaatkan sisa lahan pertanian padi yang subur juga diarahkan pada Laos, Thailand, dan Malaysia. Bedanya di negara-negara ini, memanfaatkan lahan yang berpotensi subur, akan meningkatkan produksi padinya secara signifikan meskipun menghadapi krisis iklim.
Lihat Juga :
Hutan Amazon Membara, Cetak Rekor Kebakaran Tertinggi dalam 20 Tahun

“Penting dilakukan perubahan berbagai kebijakan pertanian. Perlu inisiatif investor sebagai modal yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan di daerah pertanian, sistem pengelolaan air, dan banyak lagi,” saran studi ini.

Harga beras ke tingkat tertinggi dalam sejarah tahun 2023 akibat parahnya dampak kekeringan di sejumlah negara penghasil beras utama dunia termasuk Cina, Vietnam, dan Thailand. India yang merupakan eksportir beras terbesar dunia bahkan sempat menutup keran ekspornya untuk menjaga kestabilan pasokan domestik.

Menurut World Economic Forum selain padi, harga bahan pangan lain yang sangat terdampak oleh perubahan iklim adalah kentang, kedelai, minyak zaitun, dan biji coklat.
(dsf/dmi)

Artikel ini disadur dari CNN Indonesia “Produksi Padi Asia Tenggara Diprediksi Merosot Imbas Krisis Iklim” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240915203119-641-1144721/produksi-padi-asia-tenggara-diprediksi-merosot-imbas-krisis-iklim.