Asia’s climate journalists among those most physically threatened for their work
Journalists in regions more vulnerable to climate change, particularly in Asia and Africa, were found to face more physical risks than their colleagues in Europe and the Americas, based on new research backed by the Reuters Institute for the Study of Journalism.
More journalists covering the climate crisis and environment issues in Asia feel physically threatened as a result of their work, compared to those in Europe and the Americas, based on new research supported by Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ), a United Kingdom-based academic institute that is a part of Oxford University.
The global survey of 268 journalists from 89 countries across five continents found that almost 34 per cent of environmental reporters in Asia confront physical dangers in their coverage.
Those from Africa also feel the most threatened at nearly 38 per cent, but colleagues from the Americas and Europe face the least possibility of bodily risks at 29 per cent and 13 per cent respectively.
Asian journalists report more symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD) and are less likely to receive psychological help for this compared to their colleagues elsewhere, said the report, published by the Journal of the Royal Society of Medicine Open.
Most also said that they have been personally affected by climate change, with 13 per cent of them having been evacuated during natural disasters.
Climate change made Asia the world’s most disaster-hit region in previous years, with Southeast and South Asia leading in floods and storms. The Philippines ranked first in the 2025 World Risk Index, followed by India and Indonesia, reflecting high exposure from monsoons and their locaton in the Ring of Fire, which forms a string of underwater volcanoes and earthquake sites around the edges of the Pacific Ocean.
“Journalists in Asia are paying a high emotional price for their work covering climate change. Unfortunately, they are not receiving sufficient psychological support, and where necessary, therapy for this,” said Dr Anthony Feinstein, professor of Psychiatry at the University of Toronto who led the study.
Asia ranks poorly overall in the 2025 World Press Freedom Index, with most of its 32 countries and territories clustered in the “difficult” or “very serious” categories, reflecting economic pressures, political repression, and physical threats to journalists.
In Southeast Asia, Timor-Leste leads the region in press freedom at 39th place followed by Thailand at 85th place globally, then Malaysia (88th) and Brunei (97th). The Philippines, one of the world’s most dangerous country for journalists, ranked 116th, an improvement from the prior year, followed by Singapore (123rd) and Indonesia (127th). Lower ranks include Laos, Cambodia (161st), Myanmar (169th), and Vietnam (173rd).
Over the past 15 years, at least 34 journalists investigating illegal logging and palm oil expansion in the region, and in some cases chronicling the role of local authorities, have been threatened and assaulted, according to a UNESCO study in 2024. Furthermore, seven journalists were killed for their work reporting on these issues.
“These results indicate that the burden on journalists of climate change reporting, just like the burden of climate change in general, is differentially distributed,” said the RISJ report. “News organisations need to be aware of this. Given that the challenges posed by climate change will be with us for a long time, addressing these deficits in care should not be delayed any further.”
Artikel ini disadur dari https://www.eco-business.com/news/asias-climate-journalists-among-those-most-physically-threatened-for-their-work/
Jurnalisme Iklim dan Climate Burnout Isu Bencana Alam
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNNIndonesia.com
Jakarta, CNN Indonesia —
Tahun 2025 terasa jauh lebih panjang karena rentetan bencana yang sampai hari ini masih berlanjut seperti tak ada habisnya. Pasti ada sedikitnya puluhan ribu hasil liputan media untuk kasus bencana di Sumatra dan berbagai daerah lainnya dalam berbagai platform hanya dalam sebulan terakhir di Indonesia.
Tren liputan bencana iklim sudah berlangsung setidaknya lima tahun terakhir, setelah berbagai bencana silih berganti datang dalam skala korban jiwa dan harta yang besar. Tapi meski bencana terus terjadi dan liputan selalu dibuat, ini seolah cuma jadi siklus berulang tanpa perubahan kebijakan signifikan.
Di sini kelelahan bermula.
Di kalangan jurnalis iklim, ada istilah yang makin sering dipakai: climate burnout. Bukan lelah karena kondisi fisik biasa, ini rasa letih yang lahir dari ketimpangan brutal antara kerja untuk liputan iklim dan kebijakan di lapangan yang nyaris tak bergerak. Bertahun-tahun meliput krisis iklim, mengurai kaitannya dengan sains, menyuarakan hak korban, tapi emisi naik terus, hutan dibabat terus dan kompromi politik jalan terus mengalahkan logika bencana.
Kredo jurnalisme yang diajarkan di banyak fakultas jurnalistik di seluruh dunia adalah keterbukaan melahirkan akuntabilitas, dan akuntabilitas mendorong perubahan.
Democracy dies in darkness, kata motto Washington Post. Dengan viral dan berita yang jadi headline, kekuasaan akan dipaksa bergerak dan berubah. Pada isu iklim, logika ini macet.
Data ilmiah soal dampak perubahan iklim sudah tidak terbantahkan lagi. Data itu dibahas tiap tahun dalam konferensi iklim terbesar di dunia. Dampaknya sudah persis dirasakan langsung depan mata. Dari Depok sampai Demak, Aceh sampai Ambon, tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi dari jangkauan krisis iklim di Indonesia. Jutaan korbannya punya wajah dan nama. Tetapi kebijakan tidak berjalan menyesuaikan dengan situasi fatal ini, sering kali terlambat atau malah berlawanan arahnya.
Banyak jurnalis iklim, termasuk saya, diam-diam bertanya: apakah jurnalisme iklim sudah kehilangan pengaruh? Apakah kesaktian jurnalisme sudah selesai? Apakah jurnalisme iklim sudah tidak dibutuhkan lagi?
Ironisnya, liputan iklim di Indonesia saat ini mencapai puncaknya – jumlahnya terus bertambah. Banyak redaksi memilih memperluas desk lingkungannya dengan desk iklim, menambahkan kanal khusus green, dengan grafis-grafis canggih yang jaman dulu susah didapat. Di sisi sains, makin banyak ilmuwan yang mampu (dan bersedia dikutip) menjelaskan berbagai isu mulai dari cuaca ekstrem, gelombang panas, sampai siklon pada fenomena krisis iklim.
Tetapi pengaruh kerja jurnalisme iklim, artinya kemampuan liputan untuk benar-benar mengubah kebijakan, makin jarang terasa. Suara media boleh jadi makin keras, tapi pembuat kebijakan seperti makin kedap.
Lihat Juga :
Aktivis Greenpeace Dapat Kiriman Bangkai Ayam: ‘Jagalah Ucapanmu’
Alasan lain munculnya burnout adalah repetisi; mengulang terus-menerus kegiatan yang sama tapi tanpa hasil yang jelas. Misalnya meliput COP yang sama dari tahun ke tahun, melaporkan ‘komitmen’ yang sama baik dari dunia internasional maupun delegasi Indonesia, diikuti dengan liputan khusus tentang target-target komitmen yang banyak meleset.
Repetisi lainnya: bencana berulang kali disebut dengan atribusi “terburuk dalam 10 tahun terakhir,” tapi tahun berikutnya kejadian lagi, banjir lagi, gitu aja terus. Sampai bingung memilih padanan kata untuk menjelaskan bahwa bencana kali ini sungguh gawat. Pengulangan frasa seperti “terburuk dalam sekian tahun”, “kejadian pertama kali,” terus-menerus juga membuat pembaca apatis, jurnalisnya apalagi.
Ada satu isu lain yang lebih mengancam: liputan iklim bisa bersinggungan dengan kepentingan besar seperti konsesi hutan, tambang, pelaku energi fosil, dan proyek infrastruktur besar. Jurnalis yang menyelidiki deforestasi, pembakaran lahan, atau konflik agraria berisiko menghadapi intimidasi, pelaporan polisi, hingga ancaman fisik. Ini tidak spesifik dalam isu iklim memang dan sudah banyak terjadi dalam liputan lingkungan. Dalam industri media yang makin menciut akibat ketidakpastian model bisnis, berita-berita iklim yang bersinggungan dengan kepentingan besar juga berisiko gagal tayang.
Belum lagi serangan digital, disinformasi dan perundungan yang sangat lazim di arena medsos Indonesia. Intinya, melaporkan krisis iklim bisa berisiko. Risiko ini memperdalam burnout. Bukan cuma liputan gagal menggerakkan kebijakan, tetapi kerja jurnalisme iklim juga bisa mengundang ancaman keselamatan.
Ancaman berikutnya: normalisasi. Ini yang paling berbahaya. Isu iklim kini ada di mana-mana; every story is a climate story – kata Wolfgang Blau pendiri Oxford Climate Journalism Network. Semua liputan politik, bisnis, gaya hidup, olahraga, bahkan kuliner bisa punya aspek iklim. Ini membuktikan besarnya pengaruh isu iklim sekaligus menunjukkan kelemahan utamanya: karena iklim ada di semua lini, isunya jadi abstrak. Urgensi terkait krisis iklim menyebar, tapi penanggung jawabnya tidak jelas. Di pelaku bisnis, penanam modal, BUMN, pemerintah, warga – atau di mana?
Di Redaksi, isu iklim juga merepotkan. Kebanyakan menyajikan berita bencana akan membuat audiens capek. Terlalu lunak memberitakan iklim, krisisnya jadi dianggap remeh. Bukannya menggerakkan keyakinan publik untuk menuntut perubahan kebijakan, malah menambah rasa putus asa.
Apakah ini berarti jurnalisme iklim sudah gagal dan layak disudahi?
Belum tentu. Isu iklim terlalu besar untuk dipecahkan oleh jurnalisme saja. Media bisa membuka fakta dan mengungkap kepentingan tapi tetap tidak bisa menggantikan keberanian dan kemampuan politik untuk mengubah sistem.
Sampai ini terjadi semoga jurnalis lingkungan dan iklim, mereka yang terus menulis tentang perlunya mengubah kebijakan supaya bencana menjauh dan warga selamat tetap sehat dan terus memilih bekerja. Redaksi harus menjaga para jurnalisnya karena liputan iklim bukan cuma soal kerja intelektual, tetapi juga meninggalkan beban emosional. Burnout bukan kelemahan individual tetapi lebih sebagai risiko profesi ketika menyaksikan bencana yang pasti terjadi tapi tak dihindari dengan kebijakan berarti.
Artikel ini disadur dari CNN Indonesia “Jurnalisme Iklim dan Climate Burnout Isu Bencana Alam” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260115143721-642-1317408/jurnalisme-iklim-dan-climate-burnout-isu-bencana-alam.
7 RekomendasiMendesak dan Sistemik Banjir Sumatra!
Produksi Padi Asia Tenggara Diprediksi Merosot Imbas Krisis Iklim
Jakarta, CNN Indonesia —
Sebuah studi memperkirakan produksi padi di negara produsen utama di Asia Tenggara akan turun hingga 10 persen pada 2028, jika negara di kawasan ini tidak melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim dengan serius pada sektor pertanian.
Peneliti Skolkovo Institute of Science and Technology di Moskow membandingkan laju produksi padi negara-negara Asia Tenggara dan kondisi perubahan iklim yang terjadi sejak 1966-2021. Penelitian ini dipublikasikan di laman ilmiah Nature, Juli 2024.
Jika dibandingkan dengan krisis iklim 2021, penelitian ini memperkirakan produksi padi dapat terus menurun rata-rata 10 persen di kawasan ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. Sementara secara individual Vietnam diprediksi mengalami penurunan paling parah sebesar 19 persen, Thailand 7 persen dan Filipina 5 persen.
Dalam lingkungan pertanian, variabel iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman pangan. Dampak ini dapat langsung terlihat, seperti saat hujan es atau banjir merusak tanaman pangan. Panen juga bisa tertunda akibat lahan kehilangan nutrisi penting karena perubahan curah hujan atau kekeringan yang berkepanjangan.
“Dengan skenario negatif di mana tidak dilakukan langkah memanfaatkan lahan yang berpotensi subur (dari semua lahan pertanian yang tersedia) maka Vietnam, Filipina, Laos dan Indonesia diperkirakan akan kehilangan sejumlah besar lahan pertanian subur akibat perubahan iklim. Sementara Thailand, Myanmar dan Kamboja diperkirakan akan mengalami kerugian pertanian padi level sedang,” demikian kesimpulan studi ini.
Saran untuk memanfaatkan sisa lahan pertanian padi yang subur juga diarahkan pada Laos, Thailand, dan Malaysia. Bedanya di negara-negara ini, memanfaatkan lahan yang berpotensi subur, akan meningkatkan produksi padinya secara signifikan meskipun menghadapi krisis iklim.
Lihat Juga :
Hutan Amazon Membara, Cetak Rekor Kebakaran Tertinggi dalam 20 Tahun
“Penting dilakukan perubahan berbagai kebijakan pertanian. Perlu inisiatif investor sebagai modal yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan di daerah pertanian, sistem pengelolaan air, dan banyak lagi,” saran studi ini.
Harga beras ke tingkat tertinggi dalam sejarah tahun 2023 akibat parahnya dampak kekeringan di sejumlah negara penghasil beras utama dunia termasuk Cina, Vietnam, dan Thailand. India yang merupakan eksportir beras terbesar dunia bahkan sempat menutup keran ekspornya untuk menjaga kestabilan pasokan domestik.
Menurut World Economic Forum selain padi, harga bahan pangan lain yang sangat terdampak oleh perubahan iklim adalah kentang, kedelai, minyak zaitun, dan biji coklat.
(dsf/dmi)
Artikel ini disadur dari CNN Indonesia “Produksi Padi Asia Tenggara Diprediksi Merosot Imbas Krisis Iklim” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240915203119-641-1144721/produksi-padi-asia-tenggara-diprediksi-merosot-imbas-krisis-iklim.
Insight Best Practice of Management against Land Subsidence Disaster
Dalam dua puluh tahun terakhir ini di wilayah pesisir di Indonesia disajikan
sebuah fenomena pesisir bernama banjir rob atau coastal inundation akibat
dampak dari land subsidence dan sea level rise. Wilayah pesisir yang tercatat
mengalami banjir rob yang serius yaitu pesisir Pantai Utara Jawa atau
PANTURA, pesisir Pantai Timur Sumatera dan Pesisir Kalimantan. Menurut
hasil penelitian ditemukan setidaknya terdapat 112 Kabupaten Kota Pesisir
di Indonesia yang mengalami banjir rob. Lambat laun banjir rob kian meluas
dikarenakan masih terus terjadi Land Subsidence dan Sea Level Rise atau
kenaikan muka air laut, bahkan di beberapa tempat banjir menjadi
permanen, yang artinya daratan telah hilang menjadi lautan. Hal ini tentunya
menjadikan sebuah bencana yang nyata. Tidak sedikit kerugian materi yang
harus dikeluarkan akibat bencana banjir rob ini. Hitungan kasaran
konsekuensi biaya yang harus dikeluakan oleh Pemerintah sudah
menyentuh angka 1000 Trilyun Rupiah.
Karena sifat bencana-nya yang telah nyata menyebabkan kerugian, maka
banjir rob karena Land Subsidence serta Sea Level Rise harus kita sikapi
dengan serius, harus kita kurangi risiko bencananya melalui upaya
manajemen kebencanaan.
Langkah-langkah awal dalam rangka pengurangan risiko dilakukan oleh Pemerintah dengan cara pembuatan
tanggul di pesisir Pantai, meninggikan infrastruktur pesisir hingga
melakukan evakuasi penduduk pesisir di beberapa wilayah tertentu. Untuk
Langkah-langkah yang lebih ultimate dan best practice kedepannya, harus
dimulai dari pendalaman masalah, pemantauan dan pemetaan bahaya,
kemudian dilanjutkan oleh upaya prevensi, mitigasi dan atau adaptasi yang
lebih terukur.
Bertepatan dengan kegiatan bersama antara program LASII UNESCO
ANNUAL MEETING dan Pokja Nasional Land Subsidence Indonesia,
diselenggarakan acara Scientific Conference dengan tema “Insight Best
Practice of Management against Land Subsidence Disaster”, yang dalam hal
ini Institut Teknologi Bandung menjadi panitia penyelenggaran beserta
sponsor, melalui acara ini Kita dapat melihat bagaimana pembicara dari
berbagai negara memaparkan bagaimana kondisi land subsidence dan best
practice upaya penanganan bencananya di masing-masing negara. Melalui
acara ini kita dapat bertukar ilmu bertukar pengalaman tentang bagaimana
dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi akibat land subsidence.
Secara garis besar dari pemaparan di conference memperlihatkan manajemen bencana yang ultimate akan melibatkan sisi non teknis berupa
keberadaan regulasi dan kelembagaan yang jelas, sehingga program dan
anggaran menjadi jelas pula. Dari sisi teknis manajemen disaster harus
dimulai dari pembangunan sistem monitoring, diagnosa masalah, pemetaan
potensi bencana, baru kemudian melakukan proses prevensi, mitigasi atau
pun adaptasi.
Sekali lagi karena sifat bencana-nya akibat land subsidence dan juga sea
level rise yang telah nyata menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, secara
khususnya di Indonesia, maka kita harus bersama-sama menyikapinya
dengan lebih serius, harus kita berupaya semaksimal mungkin untuk
mengurangi risiko bencananya, salah satunya mengikuti beberapa rekomendasi dari hasil LASII UNESCO Scientific Conference.
Why Media Are Reluctant To Report On Climate
Dewi Safitri is a science journalist working for CNN Indonesia
As school students in Europe, US, Australia and several countries in Africa started organizing to strike for climate, a journalist colleague from Europe asked whether climate change is a big issue in Indonesia. Other colleague wanted to know whether Greta Thunberg, a petite sixteen years with a ponytail and Asperger syndrome turned climate activist, inspires Indonesian school children the way she does children around the world to demand better climate action?
Sadly, my answer to both is no. Thunberg, the youngest candidate ever nominated for Nobel Peace Prize, is little known in Indonesia. And whilst Indonesian media do cover climate issues, they rarely convey the insistence or urgency over climate-astute policy. In conclusion: neither climate change nor Thunberg are big in Indonesia.
Here are several arguments to explain the conclusion. Firstly, climate reporting is often of complex scientific reasoning. Just as not all men are created equal, not all journalists are eloquently knowledgeable with science behind the climate. If one must hazard a guess, those who have the grasp of climate science would be far fewer than those who don’t. Consequently, with less person in the newsroom understanding the climate there would be, you guess it: less coverage.
But even if half the newsroom are decorated with degrees in science, there is also funding and resources issues. Climate news often call for field reporting – going places with climate emergencies, or visiting disaster laden region caused by climate shift. Both can be long and costly. Whilst resources in most media today are in short supply, justifying a climate reporting can be hard. Especially, since readership or clicks for science news is difficult to guarantee. In other words: science reporting needs more resources but attracts less audience – again, not the best combination to encourage the newsroom to report on the subject.
Lastly, and this may be the real reason to why reporting on climate is such a daunting task, is because of the profound sense of bad news fatigue on audience across platforms. A largely practiced climate reporting is frequently conducted by shoring up threats of climate crisis: unless certain measures are taken, disasters are going to struck. It can be drought, flood, landslide, extreme weather, ruined crops, and so on. But most Indonesians are highly accustomed to the maladies above. Drought, flood and landslides are seasonal occurrences even before the term “climate change” is known. Climate change or not, this is already a real life for a severely troubled earth for Indonesia. So what is the incentive to push for more frightening narratives from the climate reporting – as if the barrages of headlines on corruption, political conflicts and sectarian clashes are not enough?
The American essayist Arthur Miller said a good newspaper is a nation talking to itself. And these horrific headlines, whilst it may feel like nightmares forced down on our consciousness, often times, if not most, are the only chance we have at a national conversation about our crisis. An environmental campaigner once told a story of the rampant logging in West Kalimantan concerning the only tiny pristine forest plot left. Local people in the area, including the security apparatus, were so used to trucks loaded with newly cut logs from trees aged older than teenagers going to and fro, not minding the fact that those are illegal logs. Not until a Jakarta-based national newspaper started to pick up the story and continuously hammered down the reports for several days and weeks that the government officials started to notice. The reporting changed the practice, at least then, since pressure was sent directly from Jakarta to the local government.
Media, concludes the campaigner, is the best alliance to fight for environmental causes. Conversely, when media choose to ignore an issue there is little hope for it to gain traction and public support. Whilst this may not sound like a rocket science (of course a campaign has less chance to succeed without media support!), many, especially those in the newsrooms, may not be aware of the fact. The First Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was completed in 1990 and broadly used by the UN to argue for a global climate astute policies. But nearly 20 years later, such policy is rarely unanimously accepted and sometimes even completely abandoned by prominent countries. The public need the constant reminders of how badly this would end for our children and grandchildren.
Even for mostly the Western media, it took more than two decades to catch up with the message. It is the climate Reporting behind the quick rise of Greta Thurnberg – only a year after she started to sit alone in front of the Swedish parliament in Stockholm bearing a placard saying Skolstrejk for Kilmatet (School strike for Climate). She has since spent her time sailing the Atlantic to the US and leading marches for climate in cities around the world. Thurnberg has given Climate Change a face, and media highlight this eagerly. Her near stoical gaze, small voice and insistent on “don’t trust me, trust the science!” is followed by hordes of journalistic crews everywhere. The movement has kicked the ball rolling so far that “Greta Effect” is believed to have created a greater urgency on climate issue than any other similar campaign before.
Whilst Indonesian media may not have the resources to follow suit, we can certainly start by stating the obvious: that we are highly vulnerable to climate threats. Seasonal reporting on natural disasters need to be strongly stressed as worsening signs of climate crisis. Extreme heat, why yes, it’s the climate. Prolonged draught, also a sure sign of climate problem. Drowned cities, absolutely part of climate effects. Saying it out loud and acknowledging it as the root cause of problems we face today will hopefully initiate the public conversation to solving the problem. It’s high time to kick the climate issue rolling.
This article has been published at the Opinion page of Jakarta Post newspaper dated Nov 23, 2019. Photo by the JakPost’ A Muh Ibnu Aqil
Best way To Present Climate News – According to AI*
Two weeks sitting next to great CNN training veteran John Gregory Mastrini I started to experiment few things on AI. This one comes from Perplexity, an App that gives you answers with reference. This is what it says when asked “what is the best way to present climate news”:
- Make it relevant: Audiences are more interested in climate change news when they can clearly see the negative effects of extreme weather where they live1. Therefore, it is important to make climate change stories feel more relevant to the audience. One way to do this is to focus on local impacts and how they affect people’s daily lives2.
- Use clear stories and engaging visuals: Environmental documentaries provide clear stories and engaging visuals that help audiences connect with what is a very large and sometimes abstract story1. Journalists can use similar techniques to make climate change stories more accessible and engaging.
- Avoid over-sensationalizing: Climate stories have to worry and concern the reader, while not over sensationalizing coverage and making the reader become news avoidant2. Therefore, it is important to strike a balance between informing the audience about the severity of the issue and avoiding alarmism.
- Quote scientists: Stories benefit from quoting scientists in particular as they are highly trusted and can lead to more credibility for a story2.
- Use visuals: People pay far more attention to television when it comes to climate change than to other forms of media, perhaps reflecting the power of the moving image to stir our emotions4. Therefore, using visuals such as photos, videos, and infographics can help to make climate change stories more engaging.
- Provide actionable information: Action – and, therefore, credible information to inform it – is needed before disaster1. Therefore, it is important to provide actionable information that can help people to take steps to mitigate the effects of climate change.
- Avoid misinformation: Misinformation on climate change is a problem3. Therefore, it is important to fact-check information and avoid spreading false or misleading information.
All references look solid: Reuters Institute for the Study of Journalism United Nations and International Journalists’ Network (IJNet)
So I guess next question is: how long until AI started writing all of our news now?
*this post is written for Indonesian Journalists For Climate with AI illustration photo from Tara Winstead on Pexels.com
Cara Terbaik Memberitakan Berita Iklim – Menurut AI
Dua minggu duduk di samping trainer veteran CNN, John Gregory Mastrini, saya mulai bereksperimen dengan AI. Yang ini Perplexity, sebuah Apps yang menjawab pertanyaan dengan memberi referensi sumber. Inilah jawabannya ketika ditanya “apa cara terbaik untuk menyajikan berita iklim”:
1 Bikin beritanya relevan: audiens lebih tertarik dengan berita perubahan iklim ketika mereka dapat melihat dengan jelas dampak negatif cuaca ekstrem di tempat mereka tinggal1. Oleh karena itu, penting untuk membuat cerita perubahan iklim terasa lebih relevan bagi audiens. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan fokus pada dampak lokal dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari2.
2 Gunakan story yang jelas dan visual yang menarik: film dokumenter lingkungan bercerita dengan jelas dan visual yang menarik yang membantu penonton terhubung dengan isu yang luas dan kadang abstrak1. Jurnalis dapat menggunakan teknik serupa sehingga berita iklim jadi lebih mudah diakses dan menarik.
3 Hindari pemberitaan sensasional: berita iklim kerap membuat pembaca khawatir dan prihatin, namun penting menghindari liputan yang terlalu sensasional sehingga membuat publik enggan mengkonsumsi berita2. Penting mencarai keseimbangan antara mengedukasi masyarakat tentang gawatnya isu iklim tapi tidak menakut-nakuti.
4 Menyambungkan dengan suara Ilmuwan: ilmuwan penting didengarkan karena mereka terpecaya dan ampuh untuk menaikkan kredibilitas liputan2.
5 Gunakan media visual: konsumen berita umumnya lebih memperhatikan konten siaran televisi dalam isu perubahan iklim dibanding pada platform media lainnya. Hal ini mungkin karena kekuatan gambar bergerak untuk menggerakkan emosi pemirsanya4. Karena itu penggunaan visual seperti foto, video, dan infografis dapat membantu membuat liputan perubahan iklim menjadi lebih menarik.
6 Memberi informasi tindakan aksi nyata: aksi nyata sangat penting dilakukan sebagai mitigasi sebelum terjadinya bencana1. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti yang dapat membantu masyarakat mengambil langkah-langkah mitigasi dampak perubahan iklim.
7 Waspada informasi sesat: berita sesat soal perubahan iklim jadi masalah serius3. Oleh karena itu, penting memastikan fakta informasi dan menghindari penyebaran informasi yang palsu atau menyesatkan.
Semua referensi untuk poin-poin di atas adalah sumber yang solid: Reuters Institute for the Study of Journalism United Nations and International Journalists’ Network (IJNet)
Jadi pertanyaan relevan selanjutnya adalah: berapa lama lagi sampai AI bisa menulis semua berita kita sekarang?
*postingan ini ditulis untuk IJ4C dengan foto ilustrasi AI dari Tara Winstead di Pexels.com
Indonesia Needs More Climate Journalism, Now
Most recent survey by the Yale Program on Climate Change Communication on Indonesia found that only 53% of Indonesians believe climate change is happening. Only 35% of those believe that climate change is caused by human activities. These numbers are significantly lower than the global average. The survey also found that Indonesians are more concerned about the immediate impacts of climate change, such as droughts and floods – than they are about the long-term impacts, such as sea level rise and threat of missing islands.
In an archipelagic country of 17000 islands the findings are worrisome, to say the least. They suggest many Indonesians are less aware of the scientific consensus on climate change and therefore, are less able to build informed decisions to protect themselves and their communities from the climate crisis.
They also provide a strong argument for the need for wider climate journalism practice in Indonesia. Climate journalism can, and must, play a vital role in raising public awareness of climate change and its impacts.
There are ways that climate journalism can do so. One is to increase the number of journalists covering climate, in order to boost climate reporting. As of now, the number is relatively small. This often means climate change does not receive the attention it deserves in the Indonesian media.
Another way to improve climate journalism practice is to upgrade the quality of climate reporting. Lacking in training and resources are common occurrences in the newsroom that effectively hinders climate reporting. This can also lead to inaccurate or misleading reporting.
Finally, there is a need to make climate journalism more accessible to the Indonesian public. Much of the climate reporting in Indonesia is published in English-language media, which excludes a large portion of the population. There is a need for more climate reporting in Indonesian-language media, and in formats that are accessible to people with lower literacy levels.
Picture by Tom Fisk downloaded from Pexels.com
Indonesia Butuh Lebih Banyak Liputan Iklim, Sekarang Juga
Survei terbaru yang dilakukan Yale Program on Climate Change Communication di Indonesia menemukan bahwa hanya 53% masyarakat Indonesia yang percaya bahwa perubahan iklim sedang terjadi. Hanya 35% responden mempercayai perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Angka-angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata angka persepsi iklim global. Survei ini juga menemukan bahwa masyarakat Indonesia lebih khawatir terhadap dampak langsung perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir – dibandingkan dampak jangka panjang, seperti kenaikan permukaan laut dan ancaman hilangnya pulau-pulau kecil akibat tenggelam.
Di negara kepulauan dengan 17.000 pulau, temuan ini cukup mengkhawatirkan. Nampak bahwa Sebagian hamper separuh masyarakat Indonesia tak menyadari konsensus ilmiah mengenai perubahan iklim dan akibatnya, tak cukup cermat kalua harus membuat keputusan untuk melindungi diri dan komunitasnya dari dampak krisis iklim.
Temuan survey ini memberi alasan kuat kenapa jurnalisme iklim sangat mendesak di Indonesia. Jurnalisme iklim bisa, dan harus, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran public tentang ancaman perubahan iklim dan dampaknya.
Ada beberapa cara untuk itu. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah jurnalis yang meliput isu iklim, supaya pemberitaan iklim turut meningkat. Saat ini jumlahnya relatif kecil. Ini lah penyebab kenapa perubahan iklim sering tak mendapat perhatian yang layak di media di Indonesia.
Cara lain untuk meningkatkan praktik jurnalisme iklim adalah dengan meningkatkan kualitas pemberitaannya. Kurangnya pelatihan dan sumber daya merupakan kejadian umum di ruang redaksi yang secara efektif menghambat dilakukannya liputan perubahan iklim berkualitas. Persoalan ini juga bisa berujung pada pemberitaan tidak akurat atau menyesatkan.
Foto milik Tom Fisk diunduh dari Pexels.com